AKTIVIS LINGKUNGAN KECEWA VONIS BEBAS PEMBAKAR LAHAN
Singkawang, 17/8 (ANTARA) - Aktivis lingkungan di Kalimantan Barat menyatakan kekecewaannya atas putusan bebas Pengadilan Negeri Singkawang terhadap dua terdakwa kasus pembakaran lahan di Kabupaten Sambas.
"Putusan itu bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Kalbar," kata Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan (salah satu LSM peduli lingkungan di Kalbar-red), Laely Khainur di Singkawang, Jumat.
Apalagi, menurut ia, saat ini masih ada tujuh kasus pembakaran lahan yang belum disidangkang. Kasus PT WSP dan PT BCP, merupakan kasus pembakaran lahan pertama yang sampai ke pengadilan," katanya.
Sebelumnya, sidang kasus pembakaran lahan dengan dua tersangka perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sambas, PT Wilmar Sambas Plantation (PT WSP) dan PT Buluh Cawang Plantation (PT BCP), Kamis kemarin, telah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Singkawang.
Menurut Laely, pihaknya akan segera membuat kajian terhadap putusan mejelis hakim itu. Bahkan Lembaganya akan melaporkannya persoalan itu ke Komisi Yudisial (KY) dan meminta eksaminasi, apakah keputusan ini telah sesuai dengan ilmu hukum lingkungan dan undang-undang lingkungan yang berlaku.
Kasus pembakaran lahan di Kabupaten Sambas menyeret dua anak perusahaan PT Wilmar Group. Perkaranya dipecah dalam dua berkas perkara, namun dengan majelis hakim yang sama, dan diketuai oleh Antony Syarif.
Penanggung jawab operasional kebun PT WSP, berlokasi di Desa Sijang, Kecamatan Galing, Muhibbi Bin H Nasir BS, diajukan sebagai terdakwa dengan register perkara Nomor: 52/Pid.B/2007/PN SKW.
Dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sambas, Taliwondo dan Tri Lestari disebutkan, perbuatan terdakwa dianggap mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seluas 800 Ha dari 14.100 Ha luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT WSP.
Perbuatan yang sama, juga didakwakan terhadap Ir Basuki Rahmat Joyo Jali sebagai pimpinan operasional PT BCP yang berada di di Desa Mentibar Kecamatan Paloh.
Areal yang dipermasalahkan seluas 1000 hektar dari 14000 hektar yang dimiliki oleh PT BCP.
Terhadap keduanya, dalam dakwaan primair-nya, JPU menilai, telah melanggar Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 47 UU RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagai dasar dari pengajuan dakwaan dan tuntutan JPU, selain mengacu pada keterangan saksi, terdakwa dan bukti-bukti yang ada, juga mengacu pada hasil pengambilan sampel yang terdiri dari tanah gambut terbakar, arang bekas terbakar, gambut terganggu terbakar dan tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar.
Sampel lainnya, berupa tanaman pakis dan tumbuhan bawah yang terbakar, tumbuhan bawah tebasan terbakar, kelapa sawit, gambut tidak terbakar, gambut tidak terganggu tidak terbakar dan kantong semar.
Seluruh sampel yang diambil tersebut telah dianalisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB. Hasilnya kemudian dituangkan dalam surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan yang dibuat oleh Dr Bambang Hero Saharjo M. Agr, dan Dr Basuki Wasis.
Namun majelis hakim berpendapat dakwaan primer tidak terbukti.
Alasan yang disampaikan majelis hakim, lebih condong pada isi pembelaan dan replik kedua terdakwa. Bahwa terhadap alat bukti berupa dua surat yaitu, Surat Penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran dari perkebunan kelapa sawit PT. WSP dan PT. BCP oleh Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.
Dan surat Keterangan Saksi Ahli Tanah Perusakan Hutan dan Lahan yang dibuat dan ditandatangani pada 27 Oktober 2006, bukan bernilai sebagai dua alat bukti, melainkan harus dianggap sebagai satu alat bukti saja. Sehingga, bila mengacu pada Pasal 183 KUHAP, tidak memenuhi batas minimal alat bukti.
Dalam dakwaan dan tuntutan JPU yang bersifat subsideritas, kedua terdakwa sempat dituntut pidana dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 47 UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Majelis hakim berpendapat, unsur kelalaian yang dituduhkan terhadap terdakwa tak ada hubungan secara krusial. Apalagi dari fakta-fakta di persidangan sumber api berasal dari lahan milik warga yang menjalar ke lahan perusahaan.
Begitu pula dengan upaya yang dilakukan terdakwa dinilai telah maksimal dalam memadamkan api, tapi karena tiupan angin dan kondisi musim kemarau membuat upaya pemadaman menjadi sulit dilakukan.
Karenanya, kebakaran yang terjadi pada areal perusahaan perkebunan kelapa sawit PT WSP dan PT BCP, bukan disebabkan faktor kesengajaan maupun faktor kelalaian dari terdakwa, tetapi dari luar. Artinya kebakaran yang terjadi bukan mutlak disebabkan oleh terdakwa.
JPU Tri Lestari, menyatakan akan pikir-pikir dengan putusan tersebut.
(PK-YK*N005/
Tuesday, September 4, 2007
SEBANYAK 12 KELOMPOK PENAMBANG EMAS BEROPERASI DI MAKAM JUANG MANDOR
Pontianak, 29/6 (ANTARA) - Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kalimantan Barat, Tri Budiarto menyatakan saat ini terdapat sebanyak 12 kelompok penambang emas tanpa izin yang beroperasi di kawasan konservasi Makam Juang Mandor, Kabupaten Landak.
"Setiap kelompok beranggota 8 - 12 orang. Dalam seharinya, setiap kelompok memproduksi 7 gram emas dan dibantu mesin dompeng," kata Tri Budiarto di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, aktivitas PETI mulai merambah kompleks Makam Juang Mandor diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1980an. Namun dalam sejarahnya, PETI di Kalbar sudah ada sejak abad 18 secara kecil-kecilan dari sungai ke sungai oleh orang Tionghoa. Komunitas penambangan terbesarnya di Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.
Dinas Pertambangan, menurut Tri, pernah membagikan alat penghisap merkuri di kawasan PETI Mandor, namun hingga kini tidak diketahui secara pasti apakah alat yang disebut mercury retor tersebut dipergunakan oleh masyarakat penambang. Ia menduga alat itu tidak berguna, karena saat dibagikan kepada penambang tidak disertai dengan penjelasan cara penggunaan alat tersebut, sehingga penambang enggan memakainya.
Kompleks Makam Juang Mandor merupakan kawasan konservasi yang pengawasannya di bawah kewenangan Departemen Kehutanan RI, melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Sementara itu, seorang Peneliti Sejarah Kalbar, Sudarto, 73, mengatakan, penambangan emas di Kalbar sudah berlangsung sejak 1830 dengan lokasi Mandor dan Monterado. Ia mengatakan asal mula penambangan emas dilakukan oleh warga Tionghoa atas seizin Sultan Pontianak.
Mengenai kaitannya dengan lokasi penambangan emas yang berada di dalam kompleks Makam Juang Mandor, menurut Sudarto aktivitas itu lebih dahulu muncul dan baru disusul adanya pembangunan kompleks makam.
Adalah Gubernur Kalbar, Kadarusno, pada tahun 1977 membangun kompleks makam karena mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penemuan ratusan tulang tengkorak manusia yang menjadi korban pembantaian tentara Jepang pada kurun waktu antara 1942-1944 di bekas lokasi penambangan emas.
Diperkirakan tulang itu muncul karena pasir yang tergerus setelah adanya aktivitas penambangan. Tulang kemudian dikumpulkan dan dibangunlah kompleks pemakaman massal dengan 10 lokasi terpisah. "Jadi keberadaan penambangan emas sudah lebih dahulu daripada kompleks makam itu," jelasnya.
Ia mengatakan, penambangan emas terjadi secara alamiah karena Kalbar dikenal sebagai daerah penghasil bahan galian tersebut. Para penambang tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak menghargai nilai sejarah yang ada. Karena mereka merupakan para pekerja (buruh) yang tidak mengerti di lokasi penambangan itu terdapat situs.
Menurutnya lagi, Makam Juang Mandor yang dibangun sejak tahun 1977, dalam perjalanan waktu yang ada tidak mengalami perubahan berarti. Gubernur Parjoko yang memimpin pemerintahan di Kalbar tahun 1988-1993 pernah menyatakan kepadanya agar membuat buku mengenai peristiwa Mandor sehingga generasi penerus bisa mengetahui sejarah itu.
Sudarto yang saat itu masih menjadi guru pada SMA Santo Paulus Pontianak, menyarankan Gubernur Parjoko agar menunda rencana itu karena belum banyak informasi yang bisa menjadi literatur untuk menuliskan sejarah tersebut dalam sebuah buku.
"Saat ini saya dan teman-teman masih mengumpulkan arsip yang ada. Arsip dicari hingga ke Belanda. Karena di sini tidak ada arsip dan menjadi kebiasaan kita, arsip penting yang ada malah 'dikilo' (dijual perkilogram-red)," kata Sudarto yang juga menjadi Konsultan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kalbar.
(U.N005/
Pontianak, 29/6 (ANTARA) - Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kalimantan Barat, Tri Budiarto menyatakan saat ini terdapat sebanyak 12 kelompok penambang emas tanpa izin yang beroperasi di kawasan konservasi Makam Juang Mandor, Kabupaten Landak.
"Setiap kelompok beranggota 8 - 12 orang. Dalam seharinya, setiap kelompok memproduksi 7 gram emas dan dibantu mesin dompeng," kata Tri Budiarto di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, aktivitas PETI mulai merambah kompleks Makam Juang Mandor diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1980an. Namun dalam sejarahnya, PETI di Kalbar sudah ada sejak abad 18 secara kecil-kecilan dari sungai ke sungai oleh orang Tionghoa. Komunitas penambangan terbesarnya di Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.
Dinas Pertambangan, menurut Tri, pernah membagikan alat penghisap merkuri di kawasan PETI Mandor, namun hingga kini tidak diketahui secara pasti apakah alat yang disebut mercury retor tersebut dipergunakan oleh masyarakat penambang. Ia menduga alat itu tidak berguna, karena saat dibagikan kepada penambang tidak disertai dengan penjelasan cara penggunaan alat tersebut, sehingga penambang enggan memakainya.
Kompleks Makam Juang Mandor merupakan kawasan konservasi yang pengawasannya di bawah kewenangan Departemen Kehutanan RI, melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Sementara itu, seorang Peneliti Sejarah Kalbar, Sudarto, 73, mengatakan, penambangan emas di Kalbar sudah berlangsung sejak 1830 dengan lokasi Mandor dan Monterado. Ia mengatakan asal mula penambangan emas dilakukan oleh warga Tionghoa atas seizin Sultan Pontianak.
Mengenai kaitannya dengan lokasi penambangan emas yang berada di dalam kompleks Makam Juang Mandor, menurut Sudarto aktivitas itu lebih dahulu muncul dan baru disusul adanya pembangunan kompleks makam.
Adalah Gubernur Kalbar, Kadarusno, pada tahun 1977 membangun kompleks makam karena mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penemuan ratusan tulang tengkorak manusia yang menjadi korban pembantaian tentara Jepang pada kurun waktu antara 1942-1944 di bekas lokasi penambangan emas.
Diperkirakan tulang itu muncul karena pasir yang tergerus setelah adanya aktivitas penambangan. Tulang kemudian dikumpulkan dan dibangunlah kompleks pemakaman massal dengan 10 lokasi terpisah. "Jadi keberadaan penambangan emas sudah lebih dahulu daripada kompleks makam itu," jelasnya.
Ia mengatakan, penambangan emas terjadi secara alamiah karena Kalbar dikenal sebagai daerah penghasil bahan galian tersebut. Para penambang tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak menghargai nilai sejarah yang ada. Karena mereka merupakan para pekerja (buruh) yang tidak mengerti di lokasi penambangan itu terdapat situs.
Menurutnya lagi, Makam Juang Mandor yang dibangun sejak tahun 1977, dalam perjalanan waktu yang ada tidak mengalami perubahan berarti. Gubernur Parjoko yang memimpin pemerintahan di Kalbar tahun 1988-1993 pernah menyatakan kepadanya agar membuat buku mengenai peristiwa Mandor sehingga generasi penerus bisa mengetahui sejarah itu.
Sudarto yang saat itu masih menjadi guru pada SMA Santo Paulus Pontianak, menyarankan Gubernur Parjoko agar menunda rencana itu karena belum banyak informasi yang bisa menjadi literatur untuk menuliskan sejarah tersebut dalam sebuah buku.
"Saat ini saya dan teman-teman masih mengumpulkan arsip yang ada. Arsip dicari hingga ke Belanda. Karena di sini tidak ada arsip dan menjadi kebiasaan kita, arsip penting yang ada malah 'dikilo' (dijual perkilogram-red)," kata Sudarto yang juga menjadi Konsultan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kalbar.
(U.N005/
MASYARAKAT KALBAR HANYA PERLU PENGAKUAN JEPANG ATAS PERISTIWA MANDOR
Pontianak, 28/6 (ANTARA) - Berbagai pihak di Kalimantan Barat menyatakan peringatan Hari Berkabung Daerah pada setiap 28 Juni guna mengenang kekejaman Jepang di daerah tersebut yang membunuh sekitar 21.037 orang hanya sebagai simbol, yang terpenting adalah adanya pengakuan Pemerintah Jepang baik secara moril maupun politik atas pembantaian yang pernah terjadi.
"Ini hanya simbol saja. Kita menunggu pengakuan Jepang atas peristiwa itu," kata salah satu Ketua Yayasan Bhakti Suci, Rudy Lesmana, saat ditemui seusai Upacara Peringatan Hari Berkabung Daerah di Makan Juang Mandor, Kabupaten Landak, Kamis.
Menurut ia, pengakuan itu menjadi penting bagi ahli waris korban pembunuhan yang dilakukan tentara Jepang pada sekitar tahun 1942-1944. Mereka yang dibunuh oleh Jepang, di antaranya adalah pejuang, tokoh masyarakat/agama, cendikiawan, dan wartawan, serta pengusaha.
Karena itu menyangkut pertanggungjawaban moril. Hal senada juga disampaikan Pemerhati Sejarah, Syafaruddin Usman, bahwa pengakuan secara moral dan politis merupakan permintaan yang layak disampaikan warga Kalbar saat ini. Ia memperkirakan 75 persen korban pembantaian merupakan warga Tionghoa.
Rudy Lesmana menambahkan, adanya peringatan HBD merupakan peringatan bagi semua bangsa di dunia agar jangan semena-mena dengan bangsa lain.
Sementara itu, Sekretaris Yayasan Bhakti Suci, Ateng Sanjaya, menyatakan, banyaknya korban yang gugur karena kejahatan tentara Jepang saat zaman kemerdakaan, merupakan simbol kesatuan antaretnis yang ada di Kalbar.
"Kita bisa mengetahui di sini, ada banyak etnis yang menjadi korban Jepang. Mereka dikubur pada satu tempat, bercampur menjadi satu dan tidak ada perbedaan. Itu merupakan simbol harmonisasi di antara suku bangsa yang ada," katanya.
Peringatan HBD Kalbar yang berlangsung di Makam Juang Mandor, dihadiri ribuan orang, termasuk keluarga para korban.
Seorang pengunjung makam, Lim Bak Jue, 68, sebanyak 8 anggota keluarganya yang terdiri dari dua paman dan enam saudara sepupu telah menjadi korban. Mereka itu terdiri dari Lim Hak Sio, Lim Keng Tie, Lim Bak Cui, Lim Bak Kim, Lim Bak Khim, Lim Bak Song, Lim Bak Chai, dan Lim Bak Huat.
Keluarga besar ini merupakan pengusaha Tionghoa di Kota Pontianak yang bertempat tinggal di jalan Kapuas Besar. Keluarga besarnya pemilik PT Lim Lang Hiang dengan bisnis meliputi pabrik es batu, perkebunan karet, dan bioskop "Excellent" (bioskop pertama yang berdiri di Pontianak).
Lim Bak Jue bersama cucu dari Lim Bak Kim, Lim Hiok alias Heryanto, 50, pada setiap tahunnya, baik diundang maupun tidak oleh pemerintah daerah selalu melakukan ziarah ke Makam Juang Mandor.
"Saat peristiwa itu, saya masih berusia 4 tahun. Sehingga belum tahu apa-apa. Tetapi telah mendengar cerita dari orang tua," kata Lim Bak Jue.
Senada dengan lainnya, ia pun menilai apa yang ada di Makam Juang Mandor saat ini hanya sebagai simbol yang untuk dikenang tetapi tidak untuk diratapi. Peristiwa masa lalu yang buruk, hendaknya dilupakan dan menjadi pelajaran.
Dalam peringatan HBD, Gubernur Kalbar Usman Ja'far memimpin upacara yang digelar di depan pintu masuk makam. Rombongan gubernur juga berkeliling ke kompleks makam yang tersebar di 10 lokasi dengan ukuran makam 10 meter dan lebar 4 meter.
Sebanyak 48 foto korban dipajang di pintu masuk makam. Di antaranya, Sultan Pontianak, Sultan Syarif Alkadri dan tiga anaknya, Pangeran Agung, Pangeran Adi Pati, dan Syarifah Maimunah Alkadrie, Pangeran Mempawah Muhammad Taufik, Panembahan Sintang Reden Abdul Bahry Danu Perdana, menantu Sultan Pontianak Yusuf Bin Abubakar Alqadrie, juru tulis Swapraja, Yusuf Bin Abubakar Alqadrie, Kepala Rumah Sakit Mempawah Dr Rubini dan Istri, dan sejumlah nama lain yang tercatat sebagai pedagang, wartawan, tokoh perempuan, dll.
(N005/
Pontianak, 28/6 (ANTARA) - Berbagai pihak di Kalimantan Barat menyatakan peringatan Hari Berkabung Daerah pada setiap 28 Juni guna mengenang kekejaman Jepang di daerah tersebut yang membunuh sekitar 21.037 orang hanya sebagai simbol, yang terpenting adalah adanya pengakuan Pemerintah Jepang baik secara moril maupun politik atas pembantaian yang pernah terjadi.
"Ini hanya simbol saja. Kita menunggu pengakuan Jepang atas peristiwa itu," kata salah satu Ketua Yayasan Bhakti Suci, Rudy Lesmana, saat ditemui seusai Upacara Peringatan Hari Berkabung Daerah di Makan Juang Mandor, Kabupaten Landak, Kamis.
Menurut ia, pengakuan itu menjadi penting bagi ahli waris korban pembunuhan yang dilakukan tentara Jepang pada sekitar tahun 1942-1944. Mereka yang dibunuh oleh Jepang, di antaranya adalah pejuang, tokoh masyarakat/agama, cendikiawan, dan wartawan, serta pengusaha.
Karena itu menyangkut pertanggungjawaban moril. Hal senada juga disampaikan Pemerhati Sejarah, Syafaruddin Usman, bahwa pengakuan secara moral dan politis merupakan permintaan yang layak disampaikan warga Kalbar saat ini. Ia memperkirakan 75 persen korban pembantaian merupakan warga Tionghoa.
Rudy Lesmana menambahkan, adanya peringatan HBD merupakan peringatan bagi semua bangsa di dunia agar jangan semena-mena dengan bangsa lain.
Sementara itu, Sekretaris Yayasan Bhakti Suci, Ateng Sanjaya, menyatakan, banyaknya korban yang gugur karena kejahatan tentara Jepang saat zaman kemerdakaan, merupakan simbol kesatuan antaretnis yang ada di Kalbar.
"Kita bisa mengetahui di sini, ada banyak etnis yang menjadi korban Jepang. Mereka dikubur pada satu tempat, bercampur menjadi satu dan tidak ada perbedaan. Itu merupakan simbol harmonisasi di antara suku bangsa yang ada," katanya.
Peringatan HBD Kalbar yang berlangsung di Makam Juang Mandor, dihadiri ribuan orang, termasuk keluarga para korban.
Seorang pengunjung makam, Lim Bak Jue, 68, sebanyak 8 anggota keluarganya yang terdiri dari dua paman dan enam saudara sepupu telah menjadi korban. Mereka itu terdiri dari Lim Hak Sio, Lim Keng Tie, Lim Bak Cui, Lim Bak Kim, Lim Bak Khim, Lim Bak Song, Lim Bak Chai, dan Lim Bak Huat.
Keluarga besar ini merupakan pengusaha Tionghoa di Kota Pontianak yang bertempat tinggal di jalan Kapuas Besar. Keluarga besarnya pemilik PT Lim Lang Hiang dengan bisnis meliputi pabrik es batu, perkebunan karet, dan bioskop "Excellent" (bioskop pertama yang berdiri di Pontianak).
Lim Bak Jue bersama cucu dari Lim Bak Kim, Lim Hiok alias Heryanto, 50, pada setiap tahunnya, baik diundang maupun tidak oleh pemerintah daerah selalu melakukan ziarah ke Makam Juang Mandor.
"Saat peristiwa itu, saya masih berusia 4 tahun. Sehingga belum tahu apa-apa. Tetapi telah mendengar cerita dari orang tua," kata Lim Bak Jue.
Senada dengan lainnya, ia pun menilai apa yang ada di Makam Juang Mandor saat ini hanya sebagai simbol yang untuk dikenang tetapi tidak untuk diratapi. Peristiwa masa lalu yang buruk, hendaknya dilupakan dan menjadi pelajaran.
Dalam peringatan HBD, Gubernur Kalbar Usman Ja'far memimpin upacara yang digelar di depan pintu masuk makam. Rombongan gubernur juga berkeliling ke kompleks makam yang tersebar di 10 lokasi dengan ukuran makam 10 meter dan lebar 4 meter.
Sebanyak 48 foto korban dipajang di pintu masuk makam. Di antaranya, Sultan Pontianak, Sultan Syarif Alkadri dan tiga anaknya, Pangeran Agung, Pangeran Adi Pati, dan Syarifah Maimunah Alkadrie, Pangeran Mempawah Muhammad Taufik, Panembahan Sintang Reden Abdul Bahry Danu Perdana, menantu Sultan Pontianak Yusuf Bin Abubakar Alqadrie, juru tulis Swapraja, Yusuf Bin Abubakar Alqadrie, Kepala Rumah Sakit Mempawah Dr Rubini dan Istri, dan sejumlah nama lain yang tercatat sebagai pedagang, wartawan, tokoh perempuan, dll.
(N005/
PROVINSI PENGHASIL PERDA TRAFFICKING CONTOH BAGI DAERAH LAIN
Pontianak, 3/8 (ANTARA) - Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, menyatakan adanya beberapa provinsi yang menghasilkan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang, hendaknya dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya. "Saya sudah mendengar kabar Kalbar telah mengesahkan Perda trafficking. Sama halnya dengan Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Saya berharap provinsi lain juga melakukan hal serupa," kata Meutia Hatta Swasono di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, adanya provinsi yang menyusun dan mengesahkan Rancangan Perda trafficking, merupakan langkah maju dan semestinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Pemprov Kalbar telah mengesahkan Rancangan Perda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Perda dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut merupakan upaya untuk mengatasi maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di daerah itu.
Kasus perdagangan yang terjadi di Kalbar, melalui dua jalur, yakni pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (negara tetangga Malaysia) dan pengantin pesanan warga Tionghoa asal Kota Singkawang dengan pria Taiwan, Hongkong dan Korea.
Kalbar berada pada urut ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus trafficking terbanyak.
Menurut Meutia, upaya melahirkan kebijakan atau payung hukum untuk menekan kasus perdagangan orang tersebut merupakan keberhasilan, mesti ditiru, sehingga bisa menjaga perempuan dan anak.
Selain itu, ia juga menambahkan, DPR RI dan Pemerintah Pusat juga sudah menetapkan Undang-undang No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada 21 April lalu.
"Saat ini kami sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah untuk menjadi jalur bagi penyelesaian kasus tersebut," katanya.
(N005/
Pontianak, 3/8 (ANTARA) - Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, menyatakan adanya beberapa provinsi yang menghasilkan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang, hendaknya dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya. "Saya sudah mendengar kabar Kalbar telah mengesahkan Perda trafficking. Sama halnya dengan Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Saya berharap provinsi lain juga melakukan hal serupa," kata Meutia Hatta Swasono di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, adanya provinsi yang menyusun dan mengesahkan Rancangan Perda trafficking, merupakan langkah maju dan semestinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Pemprov Kalbar telah mengesahkan Rancangan Perda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Perda dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut merupakan upaya untuk mengatasi maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di daerah itu.
Kasus perdagangan yang terjadi di Kalbar, melalui dua jalur, yakni pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (negara tetangga Malaysia) dan pengantin pesanan warga Tionghoa asal Kota Singkawang dengan pria Taiwan, Hongkong dan Korea.
Kalbar berada pada urut ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus trafficking terbanyak.
Menurut Meutia, upaya melahirkan kebijakan atau payung hukum untuk menekan kasus perdagangan orang tersebut merupakan keberhasilan, mesti ditiru, sehingga bisa menjaga perempuan dan anak.
Selain itu, ia juga menambahkan, DPR RI dan Pemerintah Pusat juga sudah menetapkan Undang-undang No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada 21 April lalu.
"Saat ini kami sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah untuk menjadi jalur bagi penyelesaian kasus tersebut," katanya.
(N005/
PERDA TRAFFICKING, JAWABAN ATAS SOLUSI PERDAGANGAN ORANG DI KALBAR?
Oleh: Nurul Hayat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, Kamis, 26 Juli, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Perda hasil usul inisiatif DPRD itu, diharapkan menjadi jawaban atas pencarian solusi kasus trafficking yang setiap tahun semakin bertambah.
Civic Education Budget Transparansi and Advocasi (CiBa) beberapa waktu lalu, memaparkan hasil studinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kalbar dalam Pemberantasan Perdagangan Orang. CiBa memaparkan kumpulan penemuan kasus dari beberapa lembaga.
Di antaranya dari International Organization for Migration (IOM). Lembaga tersebut mengungkapkan kasus perdagangan orang, perempuan dan anak yang terjadi di Kalbar periode Juni 2005-Oktober 2006 sebanyak 1.231 kasus, dimana prosentase korban terbesar 80,89 persen berasal dari daerah itu sendiri.
Data lain, berasal dari shelter Aisyiyah Kalbar. Shelter itu mencatat dari Juni 2005-Desember 2006, terdapat 237 korban, terdiri dari 177 orang dewasa dan 60 orang anak-anak dari berbagai provinsi di Indonesia. Sementara data dari Kepolisian Daerah Kalbar, terdapat 21 kasus pada tahun 2005 dan 35 kasus tahun 2006. Meliputi kasus penipuan, pemalsuan surat-surat, perkosaan, mempekerjakan anak di bawah umur, komersialisasi perempuan untuk industri seks, dan lainnya.
Ini hanyalah sebagian kecil dari hasil pengumpulan data yang dilakukan CiBa. Lembaga tersebut juga mencatat data dari Pengadilan Negeri Pontianak, dimana pada tahun 2004 terdapat satu kasus, dan tahun 2006 terdapat 11 kasus. Sementara data dari Kejaksaan Negeri Pontianak, pada 2003 dan 2005 hanya satu kasus, tahun 2004 terdapat dua kasus, dan 2006 terdapat 14 kasus.
Sedangkan data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), yang dikutip dari liputan media lokal pada tahun 2005 ditemukan 18 kasus, 2006 ada 25 kasus dan hingga Maret 2007 baru ditemukan 1 kasus. Adapun jenis kasus, meliputi, penculikan, penjualan bayi, penjualan perempuan untuk pelacuran, dan penjualan amoy --sebutan bagi perempuan Tionghoa-- untuk pengantin pesanan.
Data dari rumah sakit Dr Soedarso Pontianak, pada tahun 2005-2006 terdapat 17 kasus, dua kasus lain terjadi di tahun 2007.
Sementara ANTARA mencatat, pada tahun 2007 ini telah ada dua perempuan yang melapor ke polisi dalam kasus pengantin pesanan tujuan Taiwan.
Berbagai harapan kemudian muncul, menyusul disahkannya Raperda trafficking itu. Hendaknya keberadaan dan penerapan perda benar-benar dapat mencegah dan memberantas perdagangan orang, terutama perempuan dan anak yang menempatkan Kalbar pada urut ketiga, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.
Harapan itu seperti yang disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar Kalbar, Uray Darmansyah, saat membacakan pendapat akhir fraksinya pada menit-menit menjelang pengesahan raperda.
Anggota Dewan itu menyatakan, pembuatan perda melalui usul inisiatif DPRD, diharapkan berguna untuk memberikan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban, menjadi persoalan yang sangat mendesak. Ini mengingat persoalan perdagangan perempuan dan anak telah menjadi karakteristik daerah Kalbar.
Perdagangan perempuan dan anak, menurutnya merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia yang dewasa ini marak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menempati peringkat ketiga terendah dalam upaya penanggulangan trafficking perempuan dan anak. Hal itu tertuang dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Commussion On Asia Pasific (ASCAP) dalam Trafficking in Report, Juli 2001.
Ia menyatakan, perempuan dan anak merupakan bagian dari pilar dan obyek pembangunan berkelanjutan, secara kodrat berada pada posisi lemah. Banyak pihak ingin memanfaatkan kelemahan itu dengan mengeksploitasi dalam berbagai bentuk. Sehingga perlu proteksi yang lebih konkrit, baik melalui aturan perundang-undangan maupun pengamanan, atas tindakan kejahatan terhadap perempuan dan anak.
Sementara anggota Fraksi PDIP, Thamrin, menyatakan perdagangan orang merupakan kejahatan lintas daerah dan negara. Untuk mengatasi persoalan itu, perlu dibangun kebersamaan. "Adanya perda diharapkan dapat mencegah praktek perdagangan orang terutama perempuan dan anak," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan anggota fraksi PPP, H Zainal Abidin AZ. Menurut anggota DPRD itu, perdagangan orang merupakan perbudakan manusia dalam bentuk modern. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban.
Adanya perda trafficking, ia mengharapkan agar dapat menjadi "payung hukum" dalam pengungkapan dan pemberantasan kasus yang terjadi di wilayah Kalbar. Apalagi lahirnya perda mengacu kepada Undang-undang No 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jalur perdagangan
Praktek perdagangan orang yang terjadi di Kalbar, umumnya melalui jalur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri semisal Malaysia dan pengantin pesanan tujuan Taiwan, Hongkong dan Korea. Korban perdagangan orang itu, sebagian besar adalah para perempuan dan anak, sehingga mafhum jika Perda trafficking Kalbar itu, baik judul maupun isinya menekankan para korban perempuan dan anak.
Faktor utama penyebab terjadinya trafficking, menurut anggota Komisi B DPRD Kalbar, Asmaniar, meliputi persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, pengangguran (kurangnya lapangan pekerjaan) dan minimnya akses informasi.
Para korban umumnya merupakan warga Kalbar yang berasal dari daerah kabupaten/kota yang mengalami persoalan-persoalan di atas. Para korban, umumnya merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja secara tidak resmi di negara jiran. Mereka masuk ke Malaysia melalui "jasa" para calo yang menjual mereka kepada cukong atau majikan di negara tersebut.
Karena tidak memiliki dokumen resmi, majikan memperlakukan mereka dengan semena-mena, semisal menganiaya secara fisik dan psikis dengan tidak membayarkan gaji dan memukuli, bahkan memperkosa.
Bentuk trafficking lainnya, melalui jalur pengantin pesanan yang sudah berlangsung sejak 1980 dengan pelaku pengantin pesanan, umumnya mereka gadis asal Kota Singkawang. "Alasan ekonomi yang dikait-kaitkan dengan budaya, menjadi pemicu maraknya pola pengantin pesanan di Singkawang," kata Agustine Lumangkun, dari Pusat Studi Wanita Universitas Tanjungpura yang juga masuk tim penyusunan Perda Trafficking Kalbar tersebut.
Sampai saat ini, baru dua korban pengantin pesanan yang berani melaporkan kasus yang mereka alami ke lembaga bantuan hukum. "Rasa malu keluarga dan korban menjadi alasan tidak terungkapnya perdagangan orang melalui jalur pengantin pesanan," kata Asmaniar lagi.
Sosialisasi
Penetapan Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak Kalbar, hendaknya segera disusul dengan upaya penyosialisasian kepada seluruh lapisan masyarakat melalui jejaring yang ada.
Anggota tim penyusun naskah Raperda trafficking Kalbar, Kunthi Tridewiyanti menyatakan, sosialisasi berjenjang dimulai dari jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa guna mencegah masih maraknya perdagangan orang karena ulah aparat pemerintah.
Munculnya kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Kalbar, menurutnya, tidak terlepas dari "jasa" aparat di daerah yang menggampangkan dalam pengurusan kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP). "Mencuri" (menambahkan) umur atau menjadi warga desa itu padahal merupakan pendatang, merupakan praktek yang biasa terjadi dalam pembuatan KTP.
Karena itu, Kunthi yang juga Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalbar secepatnya melakukan sosialisasi.
Menurutnya, sosialisasi berjenjang dilakukan guna mengetahui komitmen dari pemerintah kabupaten/kota terhadap masalah perdagangan orang yang terjadi di daerahnya. Selain berjenjang kepada pemerintah daerah, sosialisasi juga mesti dilakukan pada lingkungan keluarga. Melalui bantuan kelompok pengajian, perkumpulan ibu-ibu, dll.
Hal itu seperti yang telah dilakukan di Sulawesi Utara. Sosialisasi perda serupa dilaksanakan di gereja-gereja dan rumah ibadah lainnya.
Permasalahan perdagangan perempuan dan anak, menurutnya, merupakan persoalan yang rumit dan komplek. Sehingga perlu kerjasama semua pihak dan perhatian yang khusus. Semisal di Sumatera Utara, Perda serupa telah berjalan optimal karena pemerintah setempat cukup respon. Telah dibangun kerjasama parapihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut berperan hingga ke luar negeri mengatasi masalah perdagangan orang tersebut.
Sementara menurut Asmaniar, perda tersebut merupakan landasan mempertegas dalam melakukan tindakan pencegahan. Namun yang penting baginya, perda hendaknya dapat diimplementasikan secara utuh. Bukan hanya menjadi produk hukum yang "mandul". Upaya pencegah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Tetapi mesti melalui kerjasama dan jejaring secara strategis.
"Diperlukan sosialisasi intensif hingga level bawah dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan profesi yang tersebar di kabupaten/kota sebagai ujung tombak," jelasnya.
Sekretaris Daerah Kalbar, Syakirman, berjanji menyusul pengesahan Raperda Trafficking, akan membentuk tim sosialisasi. "Sosialisasi dimulai pada instansi terkait di lingkungan Pemprov Kalbar. Akan dibentuk tim untuk turun ke kabupaten/kota," katanya.
Baik Kunthi, Asmaniar maupun Syakirman sama-sama sepakat, tanpa sosialisasi maka keberadaan Perda Trafficking itu hanya akan menjadi produk hukum "mandul". Semua tentu berharap, perdagangan orang hendaknya tidak lagi terjadi.
Perempuan dan anak Indonesia bukanlah "produk ekspor" untuk negara-negara tetangga.
Oleh: Nurul Hayat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, Kamis, 26 Juli, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Perda hasil usul inisiatif DPRD itu, diharapkan menjadi jawaban atas pencarian solusi kasus trafficking yang setiap tahun semakin bertambah.
Civic Education Budget Transparansi and Advocasi (CiBa) beberapa waktu lalu, memaparkan hasil studinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kalbar dalam Pemberantasan Perdagangan Orang. CiBa memaparkan kumpulan penemuan kasus dari beberapa lembaga.
Di antaranya dari International Organization for Migration (IOM). Lembaga tersebut mengungkapkan kasus perdagangan orang, perempuan dan anak yang terjadi di Kalbar periode Juni 2005-Oktober 2006 sebanyak 1.231 kasus, dimana prosentase korban terbesar 80,89 persen berasal dari daerah itu sendiri.
Data lain, berasal dari shelter Aisyiyah Kalbar. Shelter itu mencatat dari Juni 2005-Desember 2006, terdapat 237 korban, terdiri dari 177 orang dewasa dan 60 orang anak-anak dari berbagai provinsi di Indonesia. Sementara data dari Kepolisian Daerah Kalbar, terdapat 21 kasus pada tahun 2005 dan 35 kasus tahun 2006. Meliputi kasus penipuan, pemalsuan surat-surat, perkosaan, mempekerjakan anak di bawah umur, komersialisasi perempuan untuk industri seks, dan lainnya.
Ini hanyalah sebagian kecil dari hasil pengumpulan data yang dilakukan CiBa. Lembaga tersebut juga mencatat data dari Pengadilan Negeri Pontianak, dimana pada tahun 2004 terdapat satu kasus, dan tahun 2006 terdapat 11 kasus. Sementara data dari Kejaksaan Negeri Pontianak, pada 2003 dan 2005 hanya satu kasus, tahun 2004 terdapat dua kasus, dan 2006 terdapat 14 kasus.
Sedangkan data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), yang dikutip dari liputan media lokal pada tahun 2005 ditemukan 18 kasus, 2006 ada 25 kasus dan hingga Maret 2007 baru ditemukan 1 kasus. Adapun jenis kasus, meliputi, penculikan, penjualan bayi, penjualan perempuan untuk pelacuran, dan penjualan amoy --sebutan bagi perempuan Tionghoa-- untuk pengantin pesanan.
Data dari rumah sakit Dr Soedarso Pontianak, pada tahun 2005-2006 terdapat 17 kasus, dua kasus lain terjadi di tahun 2007.
Sementara ANTARA mencatat, pada tahun 2007 ini telah ada dua perempuan yang melapor ke polisi dalam kasus pengantin pesanan tujuan Taiwan.
Berbagai harapan kemudian muncul, menyusul disahkannya Raperda trafficking itu. Hendaknya keberadaan dan penerapan perda benar-benar dapat mencegah dan memberantas perdagangan orang, terutama perempuan dan anak yang menempatkan Kalbar pada urut ketiga, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.
Harapan itu seperti yang disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar Kalbar, Uray Darmansyah, saat membacakan pendapat akhir fraksinya pada menit-menit menjelang pengesahan raperda.
Anggota Dewan itu menyatakan, pembuatan perda melalui usul inisiatif DPRD, diharapkan berguna untuk memberikan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban, menjadi persoalan yang sangat mendesak. Ini mengingat persoalan perdagangan perempuan dan anak telah menjadi karakteristik daerah Kalbar.
Perdagangan perempuan dan anak, menurutnya merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia yang dewasa ini marak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menempati peringkat ketiga terendah dalam upaya penanggulangan trafficking perempuan dan anak. Hal itu tertuang dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Commussion On Asia Pasific (ASCAP) dalam Trafficking in Report, Juli 2001.
Ia menyatakan, perempuan dan anak merupakan bagian dari pilar dan obyek pembangunan berkelanjutan, secara kodrat berada pada posisi lemah. Banyak pihak ingin memanfaatkan kelemahan itu dengan mengeksploitasi dalam berbagai bentuk. Sehingga perlu proteksi yang lebih konkrit, baik melalui aturan perundang-undangan maupun pengamanan, atas tindakan kejahatan terhadap perempuan dan anak.
Sementara anggota Fraksi PDIP, Thamrin, menyatakan perdagangan orang merupakan kejahatan lintas daerah dan negara. Untuk mengatasi persoalan itu, perlu dibangun kebersamaan. "Adanya perda diharapkan dapat mencegah praktek perdagangan orang terutama perempuan dan anak," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan anggota fraksi PPP, H Zainal Abidin AZ. Menurut anggota DPRD itu, perdagangan orang merupakan perbudakan manusia dalam bentuk modern. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban.
Adanya perda trafficking, ia mengharapkan agar dapat menjadi "payung hukum" dalam pengungkapan dan pemberantasan kasus yang terjadi di wilayah Kalbar. Apalagi lahirnya perda mengacu kepada Undang-undang No 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jalur perdagangan
Praktek perdagangan orang yang terjadi di Kalbar, umumnya melalui jalur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri semisal Malaysia dan pengantin pesanan tujuan Taiwan, Hongkong dan Korea. Korban perdagangan orang itu, sebagian besar adalah para perempuan dan anak, sehingga mafhum jika Perda trafficking Kalbar itu, baik judul maupun isinya menekankan para korban perempuan dan anak.
Faktor utama penyebab terjadinya trafficking, menurut anggota Komisi B DPRD Kalbar, Asmaniar, meliputi persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, pengangguran (kurangnya lapangan pekerjaan) dan minimnya akses informasi.
Para korban umumnya merupakan warga Kalbar yang berasal dari daerah kabupaten/kota yang mengalami persoalan-persoalan di atas. Para korban, umumnya merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja secara tidak resmi di negara jiran. Mereka masuk ke Malaysia melalui "jasa" para calo yang menjual mereka kepada cukong atau majikan di negara tersebut.
Karena tidak memiliki dokumen resmi, majikan memperlakukan mereka dengan semena-mena, semisal menganiaya secara fisik dan psikis dengan tidak membayarkan gaji dan memukuli, bahkan memperkosa.
Bentuk trafficking lainnya, melalui jalur pengantin pesanan yang sudah berlangsung sejak 1980 dengan pelaku pengantin pesanan, umumnya mereka gadis asal Kota Singkawang. "Alasan ekonomi yang dikait-kaitkan dengan budaya, menjadi pemicu maraknya pola pengantin pesanan di Singkawang," kata Agustine Lumangkun, dari Pusat Studi Wanita Universitas Tanjungpura yang juga masuk tim penyusunan Perda Trafficking Kalbar tersebut.
Sampai saat ini, baru dua korban pengantin pesanan yang berani melaporkan kasus yang mereka alami ke lembaga bantuan hukum. "Rasa malu keluarga dan korban menjadi alasan tidak terungkapnya perdagangan orang melalui jalur pengantin pesanan," kata Asmaniar lagi.
Sosialisasi
Penetapan Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak Kalbar, hendaknya segera disusul dengan upaya penyosialisasian kepada seluruh lapisan masyarakat melalui jejaring yang ada.
Anggota tim penyusun naskah Raperda trafficking Kalbar, Kunthi Tridewiyanti menyatakan, sosialisasi berjenjang dimulai dari jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa guna mencegah masih maraknya perdagangan orang karena ulah aparat pemerintah.
Munculnya kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Kalbar, menurutnya, tidak terlepas dari "jasa" aparat di daerah yang menggampangkan dalam pengurusan kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP). "Mencuri" (menambahkan) umur atau menjadi warga desa itu padahal merupakan pendatang, merupakan praktek yang biasa terjadi dalam pembuatan KTP.
Karena itu, Kunthi yang juga Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalbar secepatnya melakukan sosialisasi.
Menurutnya, sosialisasi berjenjang dilakukan guna mengetahui komitmen dari pemerintah kabupaten/kota terhadap masalah perdagangan orang yang terjadi di daerahnya. Selain berjenjang kepada pemerintah daerah, sosialisasi juga mesti dilakukan pada lingkungan keluarga. Melalui bantuan kelompok pengajian, perkumpulan ibu-ibu, dll.
Hal itu seperti yang telah dilakukan di Sulawesi Utara. Sosialisasi perda serupa dilaksanakan di gereja-gereja dan rumah ibadah lainnya.
Permasalahan perdagangan perempuan dan anak, menurutnya, merupakan persoalan yang rumit dan komplek. Sehingga perlu kerjasama semua pihak dan perhatian yang khusus. Semisal di Sumatera Utara, Perda serupa telah berjalan optimal karena pemerintah setempat cukup respon. Telah dibangun kerjasama parapihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut berperan hingga ke luar negeri mengatasi masalah perdagangan orang tersebut.
Sementara menurut Asmaniar, perda tersebut merupakan landasan mempertegas dalam melakukan tindakan pencegahan. Namun yang penting baginya, perda hendaknya dapat diimplementasikan secara utuh. Bukan hanya menjadi produk hukum yang "mandul". Upaya pencegah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Tetapi mesti melalui kerjasama dan jejaring secara strategis.
"Diperlukan sosialisasi intensif hingga level bawah dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan profesi yang tersebar di kabupaten/kota sebagai ujung tombak," jelasnya.
Sekretaris Daerah Kalbar, Syakirman, berjanji menyusul pengesahan Raperda Trafficking, akan membentuk tim sosialisasi. "Sosialisasi dimulai pada instansi terkait di lingkungan Pemprov Kalbar. Akan dibentuk tim untuk turun ke kabupaten/kota," katanya.
Baik Kunthi, Asmaniar maupun Syakirman sama-sama sepakat, tanpa sosialisasi maka keberadaan Perda Trafficking itu hanya akan menjadi produk hukum "mandul". Semua tentu berharap, perdagangan orang hendaknya tidak lagi terjadi.
Perempuan dan anak Indonesia bukanlah "produk ekspor" untuk negara-negara tetangga.
PENERAPAN HUKUM ADAT TIDAK BOLEH LEBIH ATAUPUN KURANG
Pontianak, 27/7 (ANTARA) - Dalam menerapan hukum adat masyarakat Dayak dikenal falsafah "Adat Labih Jubata Bera, Adat Kurang Antu Bera" yang bermakna dalam melaksanakan hukum adat tidak boleh lebih ataupun kurang.
"Petugas adat dalam memberlakukan hukum adatnya, tidak boleh menyalahi aturan, baik menambah hukum itu maupun menguranginya," kata Guru Besar Hukum Adat dari Universitas Tanjungpura, Prof DR YC Thambun Anyang, SH, kepada ANTARA di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, pemberlakuan hukum adat tidak bisa seenaknya saja. Tetapi mesti mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat adat tersebut. Seperti halnya yang diterapkan di masyarakat Dayak di pulau Kalimantan.
Setiap hukum adat yang berlaku tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi. Petugas adat tidak bisa begitu saja menyelesaikan suatu perkara adat jika dilakukan dengan cara yang tidak adil.
Begitu pula sanksi yang diberikan. Petugas adat tidak bisa memberikan sanksi sehingga menganiaya terhukum. Falsafah seperti "Pamangkong Ame' Patah, Ular Ame' Tana, Ame' Lamakng", yang berarti "pemukul jangan patah, ular jangan mati, tanah jangan berbekas" mesti dipegang.
Falsafah itu mengandung makna, supaya putusan hukum yang dibuat temenggung atau ketua adat hendaknya membuat sadar bahwa yang bersangkutan bersalah dan patut dihukum. Putusan yang diberikan mesti bersifat mendidik sehingga orang tidak berbuat kesalahan lagi, bukan putusan yang menganiaya.
Thambun Anyang yang juga Pembantu Rektor II Untan, menyatakan, hukum adat berlaku di setiap komunitas adat. Hukum adat merupakan kebudayaan, sehingga semua masyarakat adat di Indonesia memiliki hukum adat. Berapa pun jumlah etnis yang ada, sama jumlahnya dengan hukum adat yang ada.
Hukum adat ada yang tertulis dan ada yang hanya tersimpan dalam otak masyarakatnya. "Hukum adat akan tetap bertahan jika masyarakat adat tetap ada," jelasnya.
Dalam pelaksanaan saat ini, hukum adat telah mengalami proses perubahan. Karena sesuai sifat hukum adat itu sendiri yang dinamis, berubah ke arah yang lebih baik. Semisal dalam pemberian sanksi adatnya.
Jika dahulu untuk menghukum adat pelanggar atau pelaku perselingkuhan bisa dengan hukum rejam atau ditombak, maka saat ini tidak berlaku lagi. Kebiasaan seperti itu sudah lama ditinggalkan dan tidak boleh dilaksanakan. Begitu pula dengan hukuman mati yang dahulu berlaku, kini sudah ditinggalkan.
Adanya perubahan sanksi hukum adat itu, menurutnya karana masuknya agama yang mengubah pola pikir masyarakat adat.
Mengenai adanya keinginan menjadikan hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam KUHP, menurut Thambun Anyang, pemberlakuan hukum adat mesti disepakati secara bersama-sama. Apalagi jika dalam suatu kelompok masyarakat terdapat lebih dari satu etnis.
Namun umumnya, menurut ia, hukum adat relevan dilaksanakan di komunitas adat itu sendiri dan komunitas yang mayoritas. Hukum adat Dayak berlaku di komunitas masyarakat Dayak, hukum adat Melayu berlaku di masyarakat Melayu, dan hukum adat Tionghoa berlaku di masyarakat Tionghoa.
"Hukum adat merupakan sesuatu yang lahir di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum adat juga disebut hukum rakyat," imbuhnya.
Dalam masyarakat berlaku falsafah "Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung". Jika dalam suatu wilayah terdapat etnis tertentu yang lebih banyak, maka pelanggar adat dari etnis lain juga dapat dikenakan sanksi adat dari etnis terbanyak.
Namun masyarakat juga dapat bersepakat jika tidak ingin memberlakukan hukum adat dari salah satu etnis.
Di masyarakat adat juga dikenal ketua-ketua adat. Semisal temenggung, patih, penggawa dan demung. Semuanya itu para ketua adat yang berperan dalam memutuskan perkara adat yang sedang terjadi.
Mereka inilah yang mempertahankan dan melestarikan kebudayaan tersebut. Mereka merupakan pilihan masyarakat adat yang percaya bahwa hukum adat akan berlaku adil ditangan para ketua adat tersebut.
Sementara mengenai materi sanksi dari hukum adat, sesuai perkembangannya juga telah mengenal pembayaran adat menggunakan uang. Hal itu bisa terjadi mengingat sulitnya untuk mendapatkan barang-barang yang semula menjadi syarat adat seperti tempayan dan hewan.
Penggunaan uang sebagai alat pembayaran hukum adat dibenarkan asal tidak menyimpang dan sesuai kewajarannya, jelas Thambun Anyang.
(U.N005/
Pontianak, 27/7 (ANTARA) - Dalam menerapan hukum adat masyarakat Dayak dikenal falsafah "Adat Labih Jubata Bera, Adat Kurang Antu Bera" yang bermakna dalam melaksanakan hukum adat tidak boleh lebih ataupun kurang.
"Petugas adat dalam memberlakukan hukum adatnya, tidak boleh menyalahi aturan, baik menambah hukum itu maupun menguranginya," kata Guru Besar Hukum Adat dari Universitas Tanjungpura, Prof DR YC Thambun Anyang, SH, kepada ANTARA di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, pemberlakuan hukum adat tidak bisa seenaknya saja. Tetapi mesti mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat adat tersebut. Seperti halnya yang diterapkan di masyarakat Dayak di pulau Kalimantan.
Setiap hukum adat yang berlaku tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi. Petugas adat tidak bisa begitu saja menyelesaikan suatu perkara adat jika dilakukan dengan cara yang tidak adil.
Begitu pula sanksi yang diberikan. Petugas adat tidak bisa memberikan sanksi sehingga menganiaya terhukum. Falsafah seperti "Pamangkong Ame' Patah, Ular Ame' Tana, Ame' Lamakng", yang berarti "pemukul jangan patah, ular jangan mati, tanah jangan berbekas" mesti dipegang.
Falsafah itu mengandung makna, supaya putusan hukum yang dibuat temenggung atau ketua adat hendaknya membuat sadar bahwa yang bersangkutan bersalah dan patut dihukum. Putusan yang diberikan mesti bersifat mendidik sehingga orang tidak berbuat kesalahan lagi, bukan putusan yang menganiaya.
Thambun Anyang yang juga Pembantu Rektor II Untan, menyatakan, hukum adat berlaku di setiap komunitas adat. Hukum adat merupakan kebudayaan, sehingga semua masyarakat adat di Indonesia memiliki hukum adat. Berapa pun jumlah etnis yang ada, sama jumlahnya dengan hukum adat yang ada.
Hukum adat ada yang tertulis dan ada yang hanya tersimpan dalam otak masyarakatnya. "Hukum adat akan tetap bertahan jika masyarakat adat tetap ada," jelasnya.
Dalam pelaksanaan saat ini, hukum adat telah mengalami proses perubahan. Karena sesuai sifat hukum adat itu sendiri yang dinamis, berubah ke arah yang lebih baik. Semisal dalam pemberian sanksi adatnya.
Jika dahulu untuk menghukum adat pelanggar atau pelaku perselingkuhan bisa dengan hukum rejam atau ditombak, maka saat ini tidak berlaku lagi. Kebiasaan seperti itu sudah lama ditinggalkan dan tidak boleh dilaksanakan. Begitu pula dengan hukuman mati yang dahulu berlaku, kini sudah ditinggalkan.
Adanya perubahan sanksi hukum adat itu, menurutnya karana masuknya agama yang mengubah pola pikir masyarakat adat.
Mengenai adanya keinginan menjadikan hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam KUHP, menurut Thambun Anyang, pemberlakuan hukum adat mesti disepakati secara bersama-sama. Apalagi jika dalam suatu kelompok masyarakat terdapat lebih dari satu etnis.
Namun umumnya, menurut ia, hukum adat relevan dilaksanakan di komunitas adat itu sendiri dan komunitas yang mayoritas. Hukum adat Dayak berlaku di komunitas masyarakat Dayak, hukum adat Melayu berlaku di masyarakat Melayu, dan hukum adat Tionghoa berlaku di masyarakat Tionghoa.
"Hukum adat merupakan sesuatu yang lahir di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum adat juga disebut hukum rakyat," imbuhnya.
Dalam masyarakat berlaku falsafah "Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung". Jika dalam suatu wilayah terdapat etnis tertentu yang lebih banyak, maka pelanggar adat dari etnis lain juga dapat dikenakan sanksi adat dari etnis terbanyak.
Namun masyarakat juga dapat bersepakat jika tidak ingin memberlakukan hukum adat dari salah satu etnis.
Di masyarakat adat juga dikenal ketua-ketua adat. Semisal temenggung, patih, penggawa dan demung. Semuanya itu para ketua adat yang berperan dalam memutuskan perkara adat yang sedang terjadi.
Mereka inilah yang mempertahankan dan melestarikan kebudayaan tersebut. Mereka merupakan pilihan masyarakat adat yang percaya bahwa hukum adat akan berlaku adil ditangan para ketua adat tersebut.
Sementara mengenai materi sanksi dari hukum adat, sesuai perkembangannya juga telah mengenal pembayaran adat menggunakan uang. Hal itu bisa terjadi mengingat sulitnya untuk mendapatkan barang-barang yang semula menjadi syarat adat seperti tempayan dan hewan.
Penggunaan uang sebagai alat pembayaran hukum adat dibenarkan asal tidak menyimpang dan sesuai kewajarannya, jelas Thambun Anyang.
(U.N005/
PERDA TRAFFICKING KALBAR MESTI SEGERA DISOSIALISASIKAN
Pontianak, 26/7 (ANTARA) - Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, pada Kamis, hendaknya segera disosialisasikan secara berjenjang hingga kepada lapisan masyarakat di tingkat pedesaan.
Anggota tim penyusun naskah Perda, Kunthi Tridewiyanti, di Pontianak, menyatakan, sosialisasi berjenjang dimulai dari jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa guna mencegah masih maraknya perdagangan orang karena ulah aparat pemerintah.
Ia menyatakan, munculnya kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Kalbar, tidak terlepas dari "jasa" aparat di daerah yang menggampangkan dalam pengurusan kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP). "Mencuri" (menambahkan) umur atau menjadi warga desa itu padahal merupakan pendatang, merupakan praktek yang biasa terjadi dalam pembuatan KTP.
Karena itu, sebagai salah seorang penyusun naskah itu, Kunthi yang juga Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia mengingatkan agar pemerintah provinsi Kalbar segera melakukan sosialisasi Perda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak tersebut.
Kunthi yang ditemui seusai menghadiri Paripurna Pendapat Akhir Fraksi di DPRD Kalbar mengenai Perda perdagangan orang itu menyatakan sosialisasi berjenjang dilakukan guna mengetahui komitmen dari pemerintah kabupaten/kota terhadap masalah perdagangan orang yang terjadi di daerahnya.
Selain berjenjang kepada pemerintah daerah, sosialisasi juga mesti dilakukan pada lingkungan keluarga. Melalui bantuan kelompok pengajian, perkumpulan ibu-ibu, dll. Seperti yang dilakukan di Sulawesi Utara, sosialisasi perda serupa dilaksanakan di gereja-gereja dan rumah ibadah lainnya.
Menurut ia, permasalahan perdagangan perempuan dan anak merupakan persoalan yang rumit dan komplek. Sehingga perlu kerjasama semua pihak dan perhatian yang khusus.
Ia mencontohkan, di Sumatera Utara, Perda serupa telah berjalan optimal karena pemerintah setempat cukup respon. Telah dibangun kerjasama parapihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut berperan hingga ke luar negeri mengatasi masalah perdagangan orang tersebut.
Anggota tim penyusun naskah lainnya, Agustine Lumangkun, dari Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Tanjungpura Pontianak, menyatakan, penyusunan naskah perda tidak memakan waktu lama. Namun prosesnya yang berlangsung selama hampir dua tahun. "Ini hal yang wajar, karena merupakan suatu yang baru," katanya.
Kunthi Tridewiyanti, Agustine Lumangkun dan Tien Handayani (dosen Fakultas Hukum UI dan Univ. Pancasila Jakarta) diminta secara khusus oleh DPRD Kalbar untuk menyusun naskah Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak di Kalbar tersebut.
Mereka melakukan studi banding, bersama DPRD Kalbar melakukan temuan atau dengar pendapat dengan LSM, aktivis dan para pihak terkait lainnya guna penyamaan persepsi. Perda yang merupakan usul inisiatif DPRD itu sempat pula menghadapi sandungan karena menunggu lahirnya Undang-undang No 21 tahun 2007.
Kalbar, menurut Dosen Fakultas Hukum UI itu, merupakan provinsi pertama di Indonesia yang dalam penyusunan Perda mengenai perdagangan orang, mengacu kepada UU No 21 tahun 2007. Selain Kalbar, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, juga telah memiliki Perda trafficking, namun baru akan menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2007 itu.
Isi dari Perda trafficking Kalbar, memuat jalur-jalur yang menjadi awal terjadi perdagangan orang. Meliputi jalur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan pengantin pesanan ke Taiwan, Hongkong, dan Korea oleh warga Tionghoa dari Kota Singkawang.
Penyebab utama perdagangan orang, meliputi persoalan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya akses informasi.
Sebanyak 8 fraksi di DPRD Kalbar, menyatakan menerima dan menyetujui ditetapkan Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak tersebut. Fraksi-fraksi juga menyarankan Pemprov Kalbar sesegara mungkin melaksanakan sosialisasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman, menyatakan sosialisasi dimulai pada instansi terkait di lingkungan pemprov Kalbar dan akan dibentuk tim untuk turun ke kabupaten/kota.
(N005/
Anggota tim penyusun naskah Perda, Kunthi Tridewiyanti, di Pontianak, menyatakan, sosialisasi berjenjang dimulai dari jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa guna mencegah masih maraknya perdagangan orang karena ulah aparat pemerintah.
Ia menyatakan, munculnya kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Kalbar, tidak terlepas dari "jasa" aparat di daerah yang menggampangkan dalam pengurusan kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP). "Mencuri" (menambahkan) umur atau menjadi warga desa itu padahal merupakan pendatang, merupakan praktek yang biasa terjadi dalam pembuatan KTP.
Karena itu, sebagai salah seorang penyusun naskah itu, Kunthi yang juga Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia mengingatkan agar pemerintah provinsi Kalbar segera melakukan sosialisasi Perda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak tersebut.
Kunthi yang ditemui seusai menghadiri Paripurna Pendapat Akhir Fraksi di DPRD Kalbar mengenai Perda perdagangan orang itu menyatakan sosialisasi berjenjang dilakukan guna mengetahui komitmen dari pemerintah kabupaten/kota terhadap masalah perdagangan orang yang terjadi di daerahnya.
Selain berjenjang kepada pemerintah daerah, sosialisasi juga mesti dilakukan pada lingkungan keluarga. Melalui bantuan kelompok pengajian, perkumpulan ibu-ibu, dll. Seperti yang dilakukan di Sulawesi Utara, sosialisasi perda serupa dilaksanakan di gereja-gereja dan rumah ibadah lainnya.
Menurut ia, permasalahan perdagangan perempuan dan anak merupakan persoalan yang rumit dan komplek. Sehingga perlu kerjasama semua pihak dan perhatian yang khusus.
Ia mencontohkan, di Sumatera Utara, Perda serupa telah berjalan optimal karena pemerintah setempat cukup respon. Telah dibangun kerjasama parapihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut berperan hingga ke luar negeri mengatasi masalah perdagangan orang tersebut.
Anggota tim penyusun naskah lainnya, Agustine Lumangkun, dari Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Tanjungpura Pontianak, menyatakan, penyusunan naskah perda tidak memakan waktu lama. Namun prosesnya yang berlangsung selama hampir dua tahun. "Ini hal yang wajar, karena merupakan suatu yang baru," katanya.
Kunthi Tridewiyanti, Agustine Lumangkun dan Tien Handayani (dosen Fakultas Hukum UI dan Univ. Pancasila Jakarta) diminta secara khusus oleh DPRD Kalbar untuk menyusun naskah Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak di Kalbar tersebut.
Mereka melakukan studi banding, bersama DPRD Kalbar melakukan temuan atau dengar pendapat dengan LSM, aktivis dan para pihak terkait lainnya guna penyamaan persepsi. Perda yang merupakan usul inisiatif DPRD itu sempat pula menghadapi sandungan karena menunggu lahirnya Undang-undang No 21 tahun 2007.
Kalbar, menurut Dosen Fakultas Hukum UI itu, merupakan provinsi pertama di Indonesia yang dalam penyusunan Perda mengenai perdagangan orang, mengacu kepada UU No 21 tahun 2007. Selain Kalbar, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, juga telah memiliki Perda trafficking, namun baru akan menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2007 itu.
Isi dari Perda trafficking Kalbar, memuat jalur-jalur yang menjadi awal terjadi perdagangan orang. Meliputi jalur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan pengantin pesanan ke Taiwan, Hongkong, dan Korea oleh warga Tionghoa dari Kota Singkawang.
Penyebab utama perdagangan orang, meliputi persoalan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya akses informasi.
Sebanyak 8 fraksi di DPRD Kalbar, menyatakan menerima dan menyetujui ditetapkan Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak tersebut. Fraksi-fraksi juga menyarankan Pemprov Kalbar sesegara mungkin melaksanakan sosialisasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman, menyatakan sosialisasi dimulai pada instansi terkait di lingkungan pemprov Kalbar dan akan dibentuk tim untuk turun ke kabupaten/kota.
(N005/
Subscribe to:
Posts (Atom)